Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 40 results

Protection from Violence

Indonesia, English

(2) Every person shall have the right to be free from torture or inhumane and degrading treatment, and shall have the right to obtain political asylum from another country. (Art. 28G)

Indonesia, Indonesian

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G)

Protection from Violence

Indonesia, English

(2) Every child shall have the right to live, to grow and to develop, and shall have the right to protection from violence and discrimination. (Art. 28B)

Indonesia, Indonesian

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 28B)

Protection from Violence

Indonesia, English

(1) The rights to life, freedom from torture, freedom of thought and conscience, freedom of religion, freedom from enslavement, recognition as a person before the law, and the right not to be tried under a law with retrospective effect are all human rights that cannot be limited under any circumstances.
… (Art. 28I)

Indonesia, Indonesian

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
… (Pasal 28I)

Indigenous Peoples

Indonesia, English

(3) The cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the development of times and civilisations. (Art. 28I)

Indonesia, Indonesian

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras denganperkembangan zaman dan peradaban. (Pasal 28I)

Indigenous Peoples

Indonesia, English

(2) The State recognises and respects traditional communities along with their traditional customary rights as long as these remain in existence and are in accordance with the societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and shall be regulated by law. (Art. 18B)

Indonesia, Indonesian

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 18B)

Education

Indonesia, English

(1) Every citizen has the right to receive education.
(2) Every citizen has the obligation to undertake basic education, and the government has the obligation to fund this.
(3) The government shall manage and organise one system of national education, which shall increase the level of spiritual belief, devoutness and moral character in the context of developing the life of the nation and shall be regulated by law.
(4) The state shall prioritise the budget for education to a minimum of 20% of the State Budget and of the Regional Budgets to fulfil the needs of implementation of national education.
… (Art. 31)

Indonesia, Indonesian

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
... (Pasal 31)

Customary Law

Indonesia, English

(2) The State recognises and respects traditional communities along with their traditional customary rights as long as these remain in existence and are in accordance with the societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and shall be regulated by law. (Art. 18B)

Indonesia, Indonesian

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 18B)

Customary Law

Indonesia, English

(3) The cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the development of times and civilisations. (Art. 28I)

Indonesia, Indonesian

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras denganperkembangan zaman dan peradaban. (Pasal 28I)

Jurisdiction and Access

Indonesia, English

(1) The Constitutional Court shall possess the authority to try a case at the first and final level and shall have the final power of decision in reviewing laws against the Constitution, determining disputes over the authorities of state institutions whose powers are given by this Constitution, deciding over the dissolution of a political party, and deciding disputes over the results of general elections.
(2) The Constitutional Court shall possess the authority to issue a decision over an opinion of the DPR concerning alleged violations by the President and/or Vice-President of this Constitution.
… (Art. 24C)

Indonesia, Indonesian

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden danlatau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
... (Pasal 24C)

Participation in Public Life and Institutions

Indonesia, English

(3) Every citizen shall have the right to obtain equal opportunities in government.
… (Art. 28D)

Indonesia, Indonesian

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
… (Pasal 28D)