SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
ABOUT 15 RESULTS
Political Rights and Association
Indonesia
- English…
(3) Every citizen shall have the right to obtain equal opportunities in government.
… (Art. 28D) - Indonesian…
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
… (Pasal 28D)
Political Rights and Association
Indonesia
- EnglishThe freedom to associate and to assemble, to express written and oral opinions, etc., shall be regulated by law. (Art. 28)
- IndonesianKemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 28)
Political Rights and Association
Indonesia
- English(1) General elections shall be conducted in a direct, general, free, secret, honest, and fair manner once every five years.
(2) General elections shall be conducted to elect the members of the DPR, DPD, the President and Vice-President, and the Regional People's Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah or DPRD).
(3) The participants in the general election for the election of the members of the DPR and the members of the DPRDs are political parties.
(4) The participants in the general election for the election of the members of the DPD are individuals.
…
(6) Further provisions regarding general elections shall be regulated by law. (Art. 22E) - Indonesian(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
…
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. (Pasal 22E)
Political Rights and Association
Indonesia
- English…
(3) Every person shall have the right to the freedom to associate, to assemble and to express opinions. (Art. 28E) - Indonesian…
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Pasal 28E)
Electoral Bodies
Indonesia
- English…
(5) The general elections shall be organised by a general election commission of a national, permanent, and independent character.
… (Art. 22E) - Indonesian…
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
… (Pasal 22E)
Head of State
Indonesia
- English(1) The President and Vice-President shall be elected as a single ticket directly by the people.
(2) Each ticket of candidates for President and Vice-President shall be proposed prior to the holding of general elections by political parties or coalitions of political parties which are participants in the general elections.
… (Art. 6A) - Indonesian(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
… (Pasal 6A)
Head of State
Indonesia
- English(1) Any candidate for President or Vice-President shall be a citizen of Indonesia since birth, shall never have acquired another citizenship by his/her own will, shall never have committed an act of treason against the State, and shall be mentally and physically capable of implementing the duties and obligations of President or Vice-President.
(2) The requirements to become President or Vice-President shall be further regulated by law. (Art. 6) - Indonesian(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (Pasal 6)
Head of State
Indonesia
- English(1) The President of the Republic of Indonesia shall hold the power of government in accordance with the Constitution.
… (Art. 4) - Indonesian(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
… (Pasal 4)
Vice-President
Indonesia
- English(1) The President and Vice-President shall be elected as a single ticket directly by the people.
(2) Each ticket of candidates for President and Vice-President shall be proposed prior to the holding of general elections by political parties or coalitions of political parties which are participants in the general elections.
… (Art. 6A) - Indonesian(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
… (Pasal 6A)
Vice-President
Indonesia
- English(1) Any candidate for President or Vice-President shall be a citizen of Indonesia since birth, shall never have acquired another citizenship by his/her own will, shall never have committed an act of treason against the State, and shall be mentally and physically capable of implementing the duties and obligations of President or Vice-President.
(2) The requirements to become President or Vice-President shall be further regulated by law. (Art. 6) - Indonesian(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (Pasal 6)