SEARCH DATABASE

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

ABOUT 49 RESULTS

Property, Inheritance and Land Tenure

Indonesia
  • English

    (1) Every person shall have the right to protection of his/herself, family, honour, dignity, and property,
    … (Art. 28G)

  • Indonesian

    (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
    … (Pasal 28G)

Protection from Violence

Indonesia
  • English
    …
    (2) Every person shall have the right to be free from torture or inhumane and degrading treatment, and shall have the right to obtain political asylum from another country. (Art. 28G)
  • Indonesian
    …
    (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G)

Protection from Violence

Indonesia
  • English
    …
    (2) Every child shall have the right to live, to grow and to develop, and shall have the right to protection from violence and discrimination. (Art. 28B)
  • Indonesian
    …
    (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 28B)

Protection from Violence

Indonesia
  • English
    (1) The rights to life, freedom from torture, freedom of thought and conscience, freedom of religion, freedom from enslavement, recognition as a person before the law, and the right not to be tried under a law with retrospective effect are all human rights that cannot be limited under any circumstances.
    … (Art. 28I)
  • Indonesian
    (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
    … (Pasal 28I)

Public Institutions and Services

Indonesia
  • English
    …
    (2) The State shall develop a system of social security for all of the people and shall empower the inadequate and underprivileged in society in accordance with human dignity.
    (3) The State shall have the obligation to provide sufficient medical and public service facilities.
    … (Art. 34)
  • Indonesian
    …
    (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
    (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
    … (Pasal 34)

Public Institutions and Services

Indonesia
  • English
    (1) Every person shall have the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a home and to enjoy a good and healthy environment, and shall have the right to obtain medical care.
    (2) Every person shall have the right to receive facilitation and special treatment to have the same opportunity and benefit in order to achieve equality and fairness.
    (3) Every person shall have the right to social security in order to develop oneself fully as a dignified human being.
    ... (Art. 28H)
  • Indonesian
    (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
    (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
    (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
    ... (Pasal 28H)

Status of the Constitution

Indonesia
  • English
    All existing laws and regulations shall remain in effect as long as new laws and regulations have not yet taken effect under this Constitution. (Transitional Provisions, Art. II)
  • Indonesian
    Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. (Aturan Peralihan, Pasal II)

Jurisdiction and Access

Indonesia
  • English
    (1) The Constitutional Court shall possess the authority to try a case at the first and final level and shall have the final power of decision in reviewing laws against the Constitution, determining disputes over the authorities of state institutions whose powers are given by this Constitution, deciding over the dissolution of a political party, and deciding disputes over the results of general elections.
    (2) The Constitutional Court shall possess the authority to issue a decision over an opinion of the DPR concerning alleged violations by the President and/or Vice-President of this Constitution.
    … (Art. 24C)
  • Indonesian
    (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
    (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
    … (Pasal 24C)

Obligations of the State

Indonesia
  • English
    ...
    (4) The protection, advancement, upholding and fulfilment of human rights are the responsibility of the state, especially the government.
    (5) For the purpose of upholding and protecting human rights in accordance with the principle of a democratic and law-based state, the implementation of human rights shall be guaranteed, regulated and set forth in laws and regulations. (Art. 28I)
  • Indonesian
    ...
    (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
    (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 28I)

Obligations of Private Parties

Indonesia
  • English
    (1) Every person shall have the duty to respect the human rights of others in the orderly life of the community, nation and state.
    (2) In exercising his/her rights and freedoms, every person shall have the duty to accept the restrictions established by law for the sole purposes of guaranteeing the recognition and respect of the rights and freedoms of others and of satisfying just demands based upon considerations of morality, religious values, security and public order in a democratic society. (Art. 28J)
  • Indonesian
    (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 28J)